Kedaulatan Rakyat dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
DOI:
https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.41Keywords:
People's Sovereignty, Acting Regional HeadAbstract
This research uses normative research of juridical, which examines and analyzes the issue of people's sovereignty in the appointment of position regional heads and the formulation of legal policies that accommodate people's sovereignty in the appointment of position regional heads. This research uses a case approach, a statutory approach and use a conceptual approach. The results of this research show that the appointment of acting regional heads is not in line with the principle of popular sovereignty and change the principles of democracy. Appointment of position regional heads who accommodate people's sovereignty. First, through with the DIM revision of Law Number 10 of 2016 about the Election of Governor, Regent and Mayor, the government should hold regional elections simultaneously in 2022 and 2023. Second, to fill the vacancies of regional heads, it can be done by extending the time of regional heads that could be ended, so that, it has the legitimacy of power. Third, to fill the vacancy in the position of regional head, the election simultaneously in 2019 have provided representative of people's sovereignty in each DPRD. As a change for direct democracy, representative democracy can be an alternative where the DPRD selects the names of candidates for acting governor and acting regent/mayor to be proposed to the president and minister. Fourth, the central government together with the DPRD formed an ad hoc committee that functioned to select the names of acting governor, regent and mayor who would fill the positions of governor, regent and mayor for the specified period. Fifth, the model of combinationl between voting right of central government around 30 percent and 70 percent is given to the provincial DPRD and district/city DPRD as the only one an alternative mechanism for filling acting regional heads.
References
Amnan, Durohim dan Mahmud. (2023). Lanskap Politik, Hukum dan Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Group, 94-95.
Apeldorn, J. Van. (1968). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnja Paramita, 242-243.
Asshiddiqie, Jimly. (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 41.
______. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. Rev. Jakarta: Konstitusi Press, 120.
______. (2006). “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi.” Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 4, 10.
Azwar, Rully Chairul. (2017). “Demokrasi Indonesia: Suatu Pandangan Dialektis.” Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 2, 3-5.
Azra, Azyumardi. (2022). “Demokrasi, Hukum dan Penjabat Kepala Daerah”. Kompas, 1, https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-hukum-dan-penjabat-kepala-daerah.
Budiman, Arief. (2002). Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 25-26.
Chryshna, Mahatma. (2022). “Kepala Daerah Habis Masa Jabatan 2022, 2023 dan 2024”. Kompas, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024.
Dahl, Robert A. (1998). Dilmmas of Pluralist Democracy: Autonomy and Control. New Haven and London: Yale University Press, 18.
______. (1988). Sesudah Revolusi Usai? Kewenangan dalam Masyarakat yang Baik. Jakarta: Erlangga, 33.
______. (1998). Demokrasi. USA: Yale University Press, 38.
Fahmi, Khairul. (2022). “Dilema Penjabat Kepala Daerah”. Kompas, 6, https://www.kompas.id/artikel/dilema-penjabat-kepala-daerah.
Iskandar, Rusli Kustiaman. (2016) “Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia.” Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 89.
Kadir, Herman. (2017). “Teori dan Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 2, 139.
Kusnardi, Moh. dan Harmaily. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ke-7. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 328.
Lubis, M. Solly. (1981). Ilmu Negara. Bandung: Alumni, 14-15.
Nurtjahjo, Hendra. (2006). Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara, 32-33.
Nurhasim, Moch. (2021). “Menyoal Penjabat Kepala Daerah”. Kompas, 6. https://www.kompas.id/artikel/menyoal-penjabat-kepala-daerah.
MPR, Pimpinan dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. (2014). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Cet. Ke-4. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 71-72.
Santoso, Kholid O. (2009). Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran. Bandung: Sega Arsy, 61.
Sumidjo. (1986). Ilmu Negara. Bandung: Armico, 136.
Strong, C. F. (1966). Modern Political Constitutions. London: Prentice Hall, 4.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Mahmud
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
